Judul : Jatisaba

Penulis : Ramayda Akmal

Penerbit : Grasindo

Tahun Terbit : 2017 

Jumlah Halaman : 241 halaman

ISBN : 978-602-375-871-5 (versi 2017) 

Genre : Novel Etnografis dan Fiksi Sastra 

JATISABA adalah Pemenang Unggulan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta Tahun 2010. Judul novel ini merupakan latar tempat yang oleh penulis digambarkan di daerah Jawa Tengah, tepatnya bagian selatan. Ini tidak lepas dari tempat kelahiran penulis itu sendiri, yaitu di Cilacap, Banyumas, Jawa Tengah. 

Penulis mengisahkan JATISABA sebagai desa dengan segudang masalah dasar sosial, seperti perdagangan manusia, kemiskinan struktural, dan tentunya korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh para tokohnya. 

Setelah membaca novel ini dua kali, yaitu tahun 2019 dan 2026, saya mengambil kesimpulan ternyata, nyawa “seorang miskin” tidak ada artinya. Begitu yang bisa aku ambil dari novel Jatisaba karya Ramadya Akmal. Menyedihkan, tentu. Tapi mau bagaimana lagi? Perampasan akan hak hidup seseorang—terutama si miskin—ternyata sudah seperti realitas sosial “yang biasa saja”. 

Bagi kelompok tertentu seperti diceritakan dalam novel, yaitu “pedagang manusia/calo TKI yang tidak jelas” dan “praktik politik pemilihan kepala desa”, semuanya jadi mungkin untuk menghabisi nyawa seseorang. Sebab itu semua murah untuk melenggangkan kaki menuju kekuasaan yang diimpikan. 

Mae, seorang yang mengaku calo TKI, bahkan rela menjadikan teman-teman baiknya di kampung sebagai barang dagangan (dere, jago, dan babon-babon). Mereka dijanjikan bekerja ke luar negeri. Meski aslinya hanya akan dijual pada laki-laki hidung belang. Berpindah-pindah tempat, terus begitu. 

Demi melancarkan aksinya, Mae bahkan rela bersekongkol dengan salah satu calon kepala desa, Jompro. Mae memerlukan kekuasaan Jompro untuk melengkapi surat-surat identitas teman-temannya yang akan dibawa ke luar negeri. 

Sementara itu, dalam praktik politik—bantuan—tidak ada yang gratis. Semuanya berbayar atau harus menguntungkan. Jompro menginginkan banyak suara yang memilihnya dalam pilkades untuk memastikan ia menang. Itu, ia harapkan dari orang-orang Mae yang dibantunya. 

Praktik politik semacam itu nyatanya juga “sudah biasa”, seperti diceritakan dalam novel ketika ada pengawas dalam proses berlangsungnya pemilihan kepala desa (pilkades): 

“Apa lagi yang perlu diawasi? Perjalanan pemilihan kades di Jatisaba adalah perjalanan pelanggaran pemilihan itu sendiri. Money politic terang-terangan. Propaganda di tempat umum dan ibadah. Kampanye sebelum masanya. Serangan fajar. Intimidasi. Atribut di area pemilihan. Nepotisme. Korupsi. Semua pelanggaran adalah jalan bagi proses pemilihan itu sendiri. Itu disepakati dan dilakukan oleh semua kandidat (Mardi, Jompro, dan Joko). Apa gunanya pengawas? Apa yang mau mereka awasi?” (2017:202)

Semua itu terdengar sangat familiar bukan? Itulah alasan yang menjadikan kematian Pontu, suami Sitas, tidak ada harganya. Ia mati misterius, di parit, serta mulut dan hidungnya penuh lumpur. Bagi masyarakat Jatisaba, semuanya mungkin. Sebab Pontu adalah salah satu orang suruhan calon kepala desa. Kehilangan nyawa adalah risiko yang ia tanggung sejak awal menerima “pekerjaan” tersebut. 

Betul kata Sapardi Djoko Damono, salah satu juri Sayembara Novel DKJ 2010 yang turut menobatkan novel Jatisaba sebagai Pemenang Unggulan, 

“Masalah perdagangan tenaga kerja Indonesia sudah sangat sering muncul di media, tapi novel ini mengungkapkan dengan baik sejumlah intrik dan latar belakangnya, yang menimbulkan ketegangan yang di sana-sini mencekam, yang bisa menyadarkan kita tentang betapa rumitnya masalah sosial itu.”

Menurutku, semua jadi rumit karena saling terkoneksi. Masyarakat yang miskin. Lemahnya pengawasan. Tentu, penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa. “Itu semua dalam novel Jatisaba” 

Akmal, Ramayda. 2017. Jatisaba (Pemenang Unggulan Sayembara Novel DKJ 2010). Jakarta: Grasindo.